Mahasiswa STIK Angkatan 83 Bangun Sumur Bor untuk Warga Aceh Utara, Kapolres: Wujud Nyata Kepedulian Polri

SorotXpost.com | Warga Wonogiri Mengaku Diminta Uang Hingga Rp300 Ribu

Praktik dugaan pungutan liar kembali mencuat di layanan Samsat. Sejumlah warga, termasuk dari beberapa kecamatan di Kabupaten Wonogiri, mengaku dimintai sejumlah uang tunai oleh oknum petugas saat mengurus administrasi kendaraan, hanya karena tidak membawa KTP asli.

Salah satu narasumber berinisial AR (34), warga Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, mengaku mengalami kejadian tersebut saat hendak melakukan pembayaran pajak kendaraan. Ia menyebut, saat itu dirinya hanya membawa fotokopi KTP.

“Petugas bilang tidak bisa diproses karena tidak ada KTP asli. Tapi kemudian diarahkan ke seseorang dan diminta uang Rp300 ribu agar tetap bisa dibantu,” ungkap AR.

Pengakuan serupa disampaikan oleh DN (41), warga Kecamatan Slogohimo, Wonogiri. Ia mengaku mengalami kejadian hampir sama beberapa waktu lalu. Menurutnya, alasan tidak membawa KTP asli dijadikan celah untuk meminta uang tambahan.

“Saya sempat ditolak di loket. Tapi ada yang menawarkan bantuan, katanya bisa diurus cepat asal bayar. Saya terpaksa bayar karena butuh cepat,” ujarnya.

Tak hanya itu, HS (29), warga Kecamatan Jatisrono, juga mengungkapkan pengalaman serupa. Ia menyebut praktik tersebut seperti sudah menjadi pola.

“Seolah-olah sudah biasa. Begitu tahu saya tidak bawa KTP asli, langsung diarahkan ke orang tertentu. Nominalnya juga tidak sedikit,” kata HS.

Sementara itu, narasumber lain berinisial WT (37), warga Kecamatan Baturetno, mengatakan dirinya sempat menolak membayar, namun konsekuensinya proses menjadi berlarut-larut.

“Kalau tidak mau bayar, ya disuruh bolak-balik. Akhirnya banyak yang memilih bayar saja karena tidak mau repot,” jelas WT.

Narasumber kelima, RL (45), warga Kecamatan Wonogiri (Kota), menilai praktik ini sangat merugikan masyarakat kecil. Ia berharap ada pengawasan lebih ketat dari pihak berwenang.

“Kalau memang aturannya harus pakai KTP asli, seharusnya ada solusi resmi, bukan malah jadi alasan pungutan,” tegasnya.

Para narasumber berharap instansi terkait segera menindaklanjuti dugaan praktik ini. Mereka menilai, pelayanan publik seharusnya transparan dan bebas dari pungutan di luar ketentuan resmi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai dugaan pungutan tersebut.

(Ravi Adianka)